TNews,BUOL – Bupati Buol Risharyudi Triwibowo menegaskan dirinya tidak terlibat dalam perkara inti kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI saat menjabat sebagai Staf Khusus Menteri.
Dilansir dari hasil wawancara bersama RRI, Jumat (25/7/2025), Risharyudi menjelaskan bahwa motor yang dikaitkan dalam pemberitaan telah diserahkan ke KPK secara sukarela setelah ia menyadari asal-usul pemberian tersebut.
“Saya memang pernah diperiksa oleh penyidik KPK, sekitar lima jam, dan hanya dimintai klarifikasi. Dari delapan pertanyaan substansi, saya jawab empat, dan saya diperbolehkan pulang. Saya tidak tahu-menahu soal perkara yang sedang diselidiki karena memang tidak ikut menangani urusan di unit tersebut,” ujar Risharyudi.
Bupati Buol mengakui pernah menerima sesuatu dari seseorang yang kini menjadi tersangka, tanpa pernah memintanya. Pemberian itu kemudian ia gunakan untuk membeli motor.
“Saya tidak minta, tidak bicara apa-apa, tapi dikasih. Waktu itu saya belum tahu asalnya. Tapi setelah dipanggil KPK dan saya sadar, saya sampaikan kepada penyidik bahwa saya akan kembalikan,” jelasnya.
Motor yang dibeli dari uang tersebut ternyata jarang digunakan, bahkan sempat rusak dan disimpan lama di bengkel. Dalam pemanggilan kedua oleh KPK, Risharyudi kembali datang, kali ini hanya diminta membawa bukti transfer pengembalian dana ke rekening KPK.
Tanpa diminta, ia menyampaikan bahwa motor itu adalah bagian dari gratifikasi dan meminta agar bisa dikembalikan.
“Saya tidak diminta, tidak ditanya. Tapi hati saya tidak tenang. Saya yang menyampaikan sendiri,” katanya.
Motor tersebut akhirnya diambil dari bengkel dan diserahkan ke kantor KPK di Cawang, Jakarta Timur, tepatnya di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Risharyudi menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebut motor disita dari rumahnya adalah keliru.
“Saya serahkan sendiri, bukan disita, bukan diambil dari rumah,” tegasnya.
Risharyudi menghimbau masyarakat, khususnya warga Kabupaten Buol, agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Ia mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada pembangunan dan tidak terpancing dengan isu yang belum terverifikasi.
“Kalau berurusan dengan hukum, datang, kooperatif, dan katakan yang benar. Kalau berurusan dengan berita, tabayyun dulu sebelum sebar,” pungkasnya.
Din
