TNews, TOUNA – Janji pembangunan Pengadilan Negeri (PN) Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) telah menjadi isapan jempol belaka.
Sudah bertahun-tahun wacana itu digulirkan, namun hingga kini, satu batu pun belum pernah diletakkan
Sementara itu, rakyat kecil terus dipaksa berjibaku dengan jarak, biaya, dan ketidakpastian hukum hanya untuk mencari keadilan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara
Tanpa gedung pengadilan sendiri, warga Touna harus menempuh perjalanan darat hingga empat jam ke Kabupaten Poso hanya untuk menghadiri sidang.
Ini bukan hanya soal ketidaknyamanan, ini soal pengabaian terhadap hak konstitusional rakyat.
“Jika pencari keadilan saja dipersulit sejak awal, bagaimana mungkin proses hukum bisa berjalan dengan adil?” tegas seorang warga yang hadir sebagai saksi pada sidang keliling yang digelar oleh PN Poso di Ampana, Senin (15/9/2025).
Pantauan media di lokasi sidang keliling yang digelar di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Ampana Kota, mengungkap kondisi yang jauh dari kata layak. Saksi dan keluarga terdakwa terpaksa duduk di lantai karena tidak tersedia ruang tunggu yang memadai.
Bahkan, lingkungan kantor cabang pengadilan terlihat seperti baru dipangkas seadanya dan tak ada satu pun fasilitas dasar, seperti air minum atau warung di sekitar lokasi.
“Air minum pun tidak ada. Kami harus duduk di bawah panas, menunggu sidang. Di mana keadilan negara ini?” keluh seorang pengunjung sidang yang kecewa melihat kondisi tersebut.
Mirisnya, menurut warga, sidang keliling hanya digelar sekitar tiga kali dalam setahun. “Itu pun tidak tentu, dan kadang-kadang mendadak,” sindir seorang saksi
Semnatara itu Ketua Posbakumadin Touna, Nasrun SH, menilai sidang keliling hanyalah solusi sementara.
Ia menekankan pentingnya pembangunan PN Ampana yang permanen agar masyarakat tidak lagi harus bergantung pada jadwal sidang keliling yang minim dan tak menentu.
“Kalau masih ke Poso terus, banyak warga gagal hadir karena biaya transportasi darat dan laut. Hari ini saja di lokasi sidang, warga kehausan karena air pun tidak ada yang jual. Ini bukti nyata betapa timpangnya akses keadilan kita,” tegas Nasrun.
Diktahui pemerintah daerah Touna sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan PN Ampana Tapi hingga hari ini, tidak ada tindak lanjut serius dari Mahkamah Agung lembaga yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas pengadaan pengadilan di daerah.
“Sudah bertahun-tahun dijanjikan, tapi tak pernah ada kejelasan. Kalau bukan Mahkamah Agung yang harus bertanggung jawab, siapa lagi?” ujar sumber lainya
Kasus ini menampar wajah hukum di Indonesia, yang masih terlalu terpusat dan abai terhadap daerah-daerah terpencil.
Tojo Una-Una adalah bukti nyata bahwa keadilan belum merata. Warga dipaksa memilih membayar mahal demi hadir di sidang, atau absen dan menanggung risiko hukum yang lebih berat.
Warga Touna berharap pemerintah pusat, khususnya Mahkamah Agung, segera menepati janji dan merealisasikan pembangunan Pengadilan Negeri Ampana bukan lagi dengan janji, tapi dengan tindakan nyata.*
Peliput: Jefry
