TNews , BUOL – Aliansi Honorer Bersatu (AHB) Kabupaten Buol menggelar aksi demonstrasi pada Senin (20/01) di Kantor DPRD Buol.
Aksi ini, menyuarakan protes terhadap dugaan maladministrasi dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Koordinator aksi, Susanto D. Dunggio, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Penjabat (Pj) Bupati Buol dan DPRD Kabupaten Buol.
Tuntutan tersebut meliputi penangguhan data tenaga honorer yang diduga siluman yang telah lulus PPPK tahap I, serta meminta BKPSDM Kabupaten Buol dan BKN untuk melakukan verifikasi ulang.
“Kami meminta Pj Bupati Buol untuk menindak tegas pejabat yang terbukti terlibat dalam kasus ini. Selain itu, kami menuntut pembatalan pengangkatan honorer yang terindikasi siluman yang lulus tahap I PPPK 2024,” tegas Dunggio.
AHB juga menuntut pengangkatan tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam Database BKN (R2, R3) sebagai PPPK Full Time. Mereka menolak status PPPK Paruh Waktu dan meminta pengangkatan didasarkan pada masa kerja serta kontribusi yang telah diberikan.
“Kami yang sudah mengabdi dan mendapat pengakuan dari kepala sekolah harus diprioritaskan. Pengangkatan harus mempertimbangkan masa kerja dan kontribusi nyata kami di berbagai sektor,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, AHB juga mendesak DPRD Buol untuk membentuk panitia khusus (Pansus) guna menyelesaikan kasus pengangkatan dan dugaan maladministrasi dalam proses verifikasi persyaratan calon PPPK di Kabupaten Buol.
Sampai berita ini di tayangkan masa aksi di terima oleh anggota DPRD untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Din
