TNews, Buol – Pemerintah Kabupaten Buol menggelar Rapat Percepatan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Program Strategis Nasional (PSN) Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2025, Rabu (24/12/2025).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Buol dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H.
Kegiatan tersebut diikuti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Moh. Kasim, M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Syarif Pusadan, S.H., M.Si., para kepala OPD terkait, serta perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional di Kabupaten Buol.
Rapat difokuskan pada pemantapan data, ketepatan penyusunan laporan, serta sinkronisasi pelaksanaan program di tingkat daerah.
Dalam rapat tersebut, ditegaskan komitmen penuh Pemkab Buol terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah daerah telah menyiapkan regulasi penganggaran melalui APBD serta menyiapkan aset lahan yang akan dimanfaatkan sebagai satuan pelayanan gizi.
Selain itu, percepatan Program 3 Juta Rumah juga menjadi perhatian utama.
Pemkab Buol menetapkan kebijakan kemudahan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan target penyelesaian maksimal 10 hari bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pada sektor ekonomi, rapat menyoroti penguatan ekonomi daerah dan pengendalian inflasi melalui implementasi 9 Langkah Konkret Pengendalian Inflasi.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, seiring dengan penguatan cadangan beras daerah serta peningkatan koordinasi lintas sektor bersama Forkopimda.
Di bidang kesejahteraan sosial, Pemkab Buol menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pemutakhiran data By Name By Address (BNBA) agar program bantuan sosial tepat sasaran.
Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) juga terus didorong melalui aktivasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga tingkat desa dan kelurahan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia turut menjadi fokus, khususnya percepatan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar (SD dan SMP) guna menciptakan lingkungan belajar yang layak dan menunjang mutu pendidikan.
Wakil Bupati Buol dalam arahannya meminta seluruh OPD memperkuat reformasi birokrasi serta mempercepat pelayanan perizinan, terutama perizinan berusaha.
“Setiap program dan kebijakan daerah harus berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, saya minta seluruh OPD memastikan data akurat, pelaksanaan tepat waktu, dan sinergi lintas sektor agar Program Strategis Nasional di Kabupaten Buol benar-benar berjalan efektif dan terukur.” tegasnya.
Pemerintah daerah juga menegaskan penghapusan sejumlah retribusi yang dinilai membebani masyarakat kecil, termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk mendukung penyediaan rumah layak bagi MBR.
Ia menegaskan, setiap kebijakan dan program daerah harus berorientasi pada manfaat nyata dan dampak langsung bagi masyarakat.
Sebagai catatan, penyusunan evaluasi kinerja Program Strategis Nasional ini mengacu pada indikator laporan kinerja periodik yang dipantau langsung oleh Pemerintah Pusat, sehingga menuntut kesiapan data yang akurat, kecepatan pelaksanaan, serta sinergi lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.***
