TNews, TOUNA – Puluhan mahasiswa dari Universitas Untad II (Dua) Tojo Una-Una melancarkan aksi demonstrasi di depan Pintu Kantor DPRD Touna Senin (26/8/2024) Sekitar Pukul 16:00 WITA.
Aksi tersebut dipicu ketidakpuasan mahasiswa dari beberapa isu penting, termaksud Putusan Mahkama Konstitusi (MK ) dan pengesahaan RUU Pilkada.
Namun Aksi ini menjadi sorotan publik, sebab bertepatan di hari pelantikan 25 anggota DPRD yang baru saja terpilih.
Pantauan Media di lokasi, Puluhan Masa Aksi mendatangi DPRD tepatnya pada pukul 16:26 WITA Setelah Pelantikan anggota DPRD selesai, dan aksi ini medapatkan pengamanam ketat dari aparat.
Terlihat para mahasiswa membawa spanduk-spanduk dengan pesan tertulis “Jangan Sampai Anggota DPRD Baru Berafiliasi dengan Kejahatan,” mengekspresikan kekhawatiran mereka terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota DPRD yang baru.
Orator pertama Wahyu, dalam pidatonya meminta agar DPRD Touna secara aktif mengawal putusan MK dan menolak pengesahan RUU Pilkada yang dianggap bisa merusak sistem demokrasi.
“Kami tidak bisa menerima keputusan yang mengabaikan suara rakyat. Kami meminta agar keputusan ini ditinjau kembali oleh DPRD,” tegas Wahyu.
Berjalanya aksi protes, mahasiswa juga membakar 1 buah ban bekas di depan pintu DPRD Touna. Ini dilakukan sebagai simbol penolakan terhadap kebijakan dan isu sosial yang dianggap merugikan masyarakat.
Wahyu juga mengecam anggota DPRD yang baru terpilih, mengingatkan mereka untuk tidak hanya pasif dan menyaksikan perkembangan politik yang dianggap merugikan masyarakat.
“Kami berharap anggota DPRD yang baru tidak hanya diam melihat situasi ini,” tambah Wahyu.
Selain itu koordinator lapangan, Haikal, juga menyampaikan peringatan keras terhadap tindakan represif dan arogan oleh oknum aparat, yang dianggap merugikan hak-hak mahasiswa.
“Apakah kami dianggap hewan? Kami sangat kasihan melihat teman-teman kami di luar sana hanya karena menyuarakan hak rakyat Indonesia mendapatkan tindakan represif dari oknum aparat,” teriak Haikal dalam orasinya.
Tuntutan mahasiswa meluas ke berbagai isu daerah, seperti jaminan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana, penyediaan anggaran beasiswa, serta jaminan lapangan pekerjaan.
Mereka juga meminta agar Perusda lebih aktif dalam pengelolaan hasil bumi di Touna, memberikan prioritas bagi anak daerah untuk bekerja di daerah sendiri, serta mempermudah pengembangan UMKM.
Selanjutnya, mahasiswa menuntut penanganan serius terhadap bahaya politik dinasti dan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), netralitas ASN dan TNI/Polri dalam penyelenggaraan pemilu, penghentian intimidasi ASN, serta penolakan terhadap Money Politics.
Mereka juga meminta agar penyelenggara pemilu tidak pilih kasih dan memastikan keamanan serta ketertiban masyarakat.
Kedatangan mahasiswa di Kantor DPRD disambut oleh beberapa anggota DPRD terpilih yang berjanji untuk menanggapi dan menindaklanjuti tuntutan serta kekhawatiran yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Aksi ini dimulai dari Lapangan Dondo, kemudian bergerak melalui Pertokoan Ampana, hingga KPU Touna, dan berakhir di DPRD Touna.*
Peliput: Jefry
