TNews, TOUNA – Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) memberikan penghargaan khusus kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Touna atas kontribusinya dalam pemulihan keuangan negara dan penguatan tata kelola pemerintahan di daerah. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kejari melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Sebagai bentuk sinergi berkelanjutan, Pemda dan Kejari Touna menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama pada Sabtu, (17/5/2025) di ruang rapat besar Kantor Bupati
Kepala Kejaksaan Negeri Touna, Pilipus Sihaan, menyampaikan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Dalam regulasi tersebut, Kejaksaan berperan penting dalam memberikan pertimbangan dan bantuan hukum kepada pemerintah, baik dalam maupun di luar pengadilan.
“Ini adalah mandat undang-undang dan instruksi presiden dalam menyelesaikan persoalan hukum di daerah,” tegas PilipusPilipus
Ia juga menambahkan, setiap permohonan akan dikaji secara objektif untuk menghindari konflik kepentingan.
Bupati Touna Ilham Lawidu Sh, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kejari dan seluruh jajarannya atas kesediaan menjalin kerja sama.
Ia menyebut kolaborasi ini bukan sekadar simbolis di atas kertas, tetapi langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Saya serius. Pemerintahan ini tidak akan maju kalau hukumnya tidak ditegakkan. Karena saya pernah lama berkecimpung di dunia hukum dan tata negara, saya paham betul pentingnya pendampingan hukum dalam setiap kebijakan,” Ucap Bupati.
Sebagai bentuk keterbukaan,Bupati Touna bahkan berencana mengajukan permintaan resmi kepada Kajari Touna, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) agar pegawai kejaksaan dapat ditempatkan sebagai Kepala Bagian Hukum di lingkungan Pemda. Hal ini dinilai akan memperkuat integritas pengelolaan hukum di daerah.
“Insya Allah, jika disetujui, kami akan memiliki Kabag Hukum dari unsur kejaksaan. Ini bentuk keterbukaan saya sebagai kepala daerah untuk memastikan hukum benar-benar hadir dalam roda pemerintahan,” ungkapnya
Bupati pun optimis, dengan kerja sama ini, kebijakan daerah akan semakin sejalan dengan ketentuan hukum, terhindar dari potensi masalah hukum, serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan untuk kesejahteraan rakyat.
“Kalau kita ingin anak-anak kita menikmati hasil pembangunan yang jujur dan adil, penegakan hukum harus menjadi pondasinya. Saya yakin Touna bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain,” pungkas Bupati.*
Peliput: Jefry
