TNews, TOUNA – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menegaskan bahwa persoalan kemiskinan daerah tidak bisa dilepaskan dari karakteristik wilayah dan keterbatasan struktural yang dihadapi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam Press Realse resminya diterima media ini yang menjelaskan berbagai indikator yang memengaruhi tingkat kemiskinan daerah. Minggu (25/1/2026)
Menurut Sekda, kemiskinan erat kaitannya dengan sejumlah indikator utama, antara lain karakteristik wilayah, aksesibilitas, kapasitas keuangan daerah, ketersediaan sarana dan prasarana (sapras), kualitas sumber daya manusia (SDM), serta kondisi perekonomian masyarakat.
“Secara faktual, hampir seluruh indikator tersebut berada di Kabupaten Tojo Una-Una. Wilayah kami memiliki karakteristik yang kompleks, mulai dari pulau-pulau, dataran rendah, pegunungan dan pedalaman, hingga wilayah aliran sungai. Kondisi ini berdampak langsung pada keterbatasan aksesibilitas dan daya beli masyarakat,” ujar Sekda.
Ia menjelaskan, secara persentase angka kemiskinan di Touna tergolong tinggi dan kerap berada pada peringkat 12 atau 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Namun, dari sisi jumlah absolut penduduk miskin, Touna termasuk relatif kecil, seiring dengan jumlah penduduk yang juga tidak besar.
Selain itu, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Meski demikian, Sekda memastikan bahwa setiap tahun pembangunan di Touna terus mengalami peningkatan.
“Peningkatan tersebut meliputi pembangunan sarana prasarana, aksesibilitas, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Diktahui Pada tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati melalui program Ihlas pada 2025, sejumlah kebijakan strategis telah direalisasikan. Di antaranya Program Binar dengan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk membantu biaya pendidikan mahasiswa tanpa memandang latar belakang sosial, bantuan hibah rumah ibadah, pondok pesantren, dan organisasi kemasyarakatan sekitar Rp6,5 miliar, pemberian pakaian sekolah gratis, belanja publik, program cetak sawah, Sekolah Rakyat, serta pembangunan sarana prasarana lainnya.
Total APBD Kabupaten Touna Tahun 2025 tercatat sekitar Rp1,302 triliun, termasuk belanja pegawai dan belanja pembangunan.
Terkait dinamika pembelian kendaraan dinas Bupati dengan nilai sekitar Rp1,3 miliar dalam APBD Perubahan 2025, Sekda menegaskan bahwa belanja tersebut telah dibahas, disepakati, dan ditetapkan secara sah bersama DPRD Kabupaten Touna
“Anggaran tersebut ditandatangani pimpinan DPRD dan wajib diimplementasikan. Jika dikonversi dalam persentase, nilainya hanya sekitar 0,099 persen dari total APBD 2025 dan masih sangat rasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Sekda juga menyampaikan bahwa perbedaan pendapat dan kritik dari masyarakat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, selama tidak disertai kepentingan lain yang menyimpang.
Memasuki APBD Tahun 2026, Pemda Tojo Una-Una melakukan langkah efisiensi belanja seiring berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sekitar Rp150 miliar. Atas arahan Bupati, kebijakan belanja daerah dioptimalkan, termasuk tidak lagi mengalokasikan anggaran sewa kendaraan bagi pejabat ASN setelah masa kontrak berakhir pada 2026.
“Ke depan, pejabat di lingkup Pemda Tojo Una-Una akan memanfaatkan kendaraan dinas operasional yang tersedia,” kata Sekda.
Pemerintah daerah berharap masyarakat tidak terus larut dalam dinamika yang berulang dan memberi ruang bagi Bupati dan jajaran untuk bekerja secara maksimal dalam masa baktinya.
“Beri kami kesempatan untuk mewujudkan Touna yang religius, maju, adil, dan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan,” pungkasnya.*
Peliput: Jefry
